Beredar di media sosial Facebook tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar program bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Tautan diunggah pada akhir Juli 2025 dan mengatasnamakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kementerian Kominfo sudah berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Selain itu, PKH dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan informasi tersebut tidak benar karena syarat utama untuk memperoleh jenis bantuan dari Kemensos adalah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pendaftaran DTKS dapat dilakukan secara online via aplikasi Cek Bansos atau secara offline melalui kelurahan/desa. Tautan tersebut terindikasi phishing dan mengarah ke situs yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi serta nomor akun Telegram.